AQLNews.id, Jakarta Utara – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD mengikuti acara ‘Makan Seafood Bareng Mahfud’ di Marunda Kepu, Jakarta Utara, pada Rabu (20/12)
Dihadapan puluhan nelayan Marunda, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut akan memperjuangkan sejumlah aspirasi para nelayan khususnya yang berada di Marunda Kepu.
Dirinya meyakini, aspirasi para nelayan yang disampaikan merupakan aspirasi para nelayan di seluruh Indonesia.
“Ini usulan dari rakyat Marunda yang disampaikan kepada saya, pasti kita perhatikan karena itu kan yang dibutuhkan orang-orang laut ya di seluruh Indonesia. Ini kan yang sangat dibutuhkan. Saya merasa gembira mendapat masukan hari ini luar biasa,” ucap Mahfud di hadapan nelayan Marunda yang tergabung dalam Rumah Demokrasi Nelayan (Raden) dan jaringan Gerakan Menuju Indonesia Unggul (GMIU).
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menandatangani banner berisi aspirasi warga sebagai bukti menerima aspirasi. Aspirasi para nelayan yang disampaikan di antaranya harga BBM yang terjangkau untuk nelayan, dan memperbaikan harga ikan di tingkat nelayan.
Adapun aspirasi jangka pendek nelayan yang disampaikan kepada Mahfud MD, yakni BBM terjangkau,
Berikut aspirasi nelayan yang disampaikan kepada Mahfud MD:
Aspirasi Jangka Pendek
1. BBM terjangkau
2. Jaminan sosial nelayan
3. Start-up maritim dan nelayan muda
Aspirasi Jangka Menengah
1. Pelelangan ikan dan bank terapung
2. Kapal kolektif untuk nelayan
3. Rumah pendingin komunitas
Aspirasi Jangka Panjang
1. Rumah susun sederhana maritim
2. Pengolahan ikan berstandar internasional
3. Pesantren maritim berdaya saing
Mahfud menegaskan, pasangan Ganjar dan Mahfud akan menjalankan visi pengembangan ekonomi maritim untuk Indonesia Unggul, mewujudkan negara maritim yang demokratis dan lestari.
“Masalah maritim ini jadi perhatian utama karena maritim ini mempunyai banyak kekayaan dan banyak tepat membangun. Bukan hanya maritim secara fakta ideologis tapi secara perekonomian,” kata Mahfud di hadapan warga Marunda Kepu.
Indonesia merupakan negara terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau. Membentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah mencapai 7,81 juta kilometer persegi, dimana dua pertiga wilayahnya merupakan lautan.
Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua dengan 108 ribu kilometer, memiliki wilayah terumbu karang terluas 2,5 juta hektare, dan produsen ikan tangkap kedua di dunia.
Dengan lanskap seperti itu, maka tak aneh bila Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan potensi kekayaan laut Indonesia hampir mencapai Rp 20.000 triliun per tahun, tepatnya Rp US$1,33 triliun atau Rp19.950 triliun (Kurs Rp15.000).
Namun masalahnya, potensi sebesar itu belum terolah sepenuhnya. Sejauh ini, sektor maritim baru menyumbang 7,6 persen dari PDB (2021). Angka yang masih kecil bagi negara maritim sebesar Indonesia.
Selain itu, masyarakat yang beririsan dengan laut justru banyak yang terpinggirkan. Data BPS memotret bahwa tingkat kemiskinan di pesisir mencapai 10,23% dan kemiskinan ekstrem hingga 1,23%.
Angka ini relatif lebih tinggi dibanding dengan masyarakat non-pesisir yang ‘hanya’ 7,89% (tingkat kemiskinan) dan 0,94% (kemiskinan ekstrem). Sementara angka nasional menunjukkan tingkat kemiskinan 9,36% dan kemiskinan ekstrem 1,12%.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertekad untuk mewujudkan Ekonomi Biru yang memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia. Gagasan itu tertuang dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud yang mengangkat tema ‘Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari’.
Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru dengan mengakselerasi 11 potensi ekonomi maritim.
Diantaranya, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi (ESDM), pariwisata bahari, hutan bakau, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau Kecil, industri dan jasa maritim, serta terakhir SDA nonkonvensional.(*)
